Prabowo Siapkan Papua Jadi Lumbung Energi Nasional
JAKARTA, 17 DESEMBER 2025 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi.
Papua dinilai memiliki potensi sumber energi yang besar dan harus dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga bagi kesejahteraan daerah.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Presiden menjelaskan, pemerintah tengah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, terutama tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Perkembangan teknologi, menurut Presiden, membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dimanfaatkan secara optimal di daerah-daerah dengan kondisi geografis menantang.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” kata Presiden.
Selain energi terbarukan, Presiden Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan bahan bakar nabati. Kebijakan ini menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi sekaligus swasembada pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Presiden menekankan bahwa kemandirian energi akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Menurut Presiden, pengurangan impor tersebut berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah yang dapat dialihkan langsung untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan target konkret pemerintah dalam pengendalian impor energi. Mulai tahun depan, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar, disusul penghentian impor bensin secara bertahap dalam empat tahun ke depan.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden.
Foto : BPMI Setpres